Usul penambahan 18 ambulans baru, Dinkes Loteng hanya dapat satu unit

 

OPSINTB.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mengusulkan tambahan prasarana ambulans baru kepada pemerintah daerah (Pemda). Dari 29 puskesmas di Loteng, 18 puskesmas di antaranya memiliki ambulans dengan kategori rusak berat.

''Jadi, untuk prasarana kita terkait ambulans hampir 18 kemarin yang kami usulkan. Itu yang rusak berat, yang tidak layak, dan kami usulkan di anggaran perubahan,'' terang Kepala Dinkes Loteng, Dr Suardi pada wartawan, Selasa (29/7/2025).

Namun, Suardi melanjutkan, dari 18 ambulans yang diusulkan, hanya satu yang disetujui pemerintah, yaitu pengadaan ambulans untuk Puskesmas Janapria, karena tergolong rusak parah.

Hal itu karena terbatasnya anggaran, sehingga dari sekian banyak yang diusulkan hanya satu yang bisa terealisasi.

''Karena keterbatasan anggaran, baru satu yang disetujui, yakni Puskesmas Janapria,'' imbuhnya.

Adapun sisa usulan yang belum terealisasi tahun ini, terang dia, akan diusulkan lagi pengadaannya pada 2026. Hal ini sesuai permintaan bupati agar tak hanya mengedepankan sumber daya manusia (SDM) saja, melainkan juga harus mengedepankan fasilitas dasar seperti ambulans.

''Visi bupati kan pertama selain mewujudkan SDM andal, juga harus mengedepankan fasilitas dasar kesehatan,'' imbuhnya.

Selain pengadaan ambulans, Dinkes juga sedang berjibaku melakukan pembangunan satu puskesmas baru, yakni Puskesmas Pengembur, dan rehab berat dua puskesmas: Puskesmas Muncan dan Puskesmas Pengadang.

''Yang prototipe lagi enam. Kami lakukan secara bertahap, tahun depan kami akan kerjakan juga, seperti Puskesmas Mangkung,'' katanya. (wan)

DPRD Loteng lantik anggota PAW Fraksi Golkar Lalu Kelan gantikan almarhum Lalu Ahmad Rumiawan

 

OPSINTB.com - DPRD Lombok Tengah (Loteng) melakukan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW) sisa masa jabatan 2024-2029 terhadap almarhum Lalu Ahmad Rumiawan ke Lalu Kelan dari Fraksi Golkar di Ruang Sidang DPRD Loteng, Senin (28/7/2025).

Almarhum Lalu Ahmad Rumiawan sebelumnya dinyatakan meninggal dunia dalam sebuah insiden kecelakaan di barat Perempatan Kopang, Lombok Tengah pada 15 Mei 2025 silam. Ia merupakan anggota DPRD Loteng Dapil dua, Kecamatan Kopang dan Kecamatan Janapria.

''Mengesahkan PAW almarhum Lalu Ahmad Rumiawan ke Lalu Kelan sebagaimana sudah ditandatangani Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal,'' kata Ketua DPRD Loteng, Lalu Ramdan.

Dari catatan DPRD Loteng, jumlah anggota dewan yang hadir mengikuti PAW berjumlah 42 orang dari sembilan fraksi. Berdasarkan tata tertib DPRD Loteng Pasal 10 Ayat 1 huruf C, kata Lalu Ramdan, forum telah terpenuhi.

Ia juga meminta seluruh peserta yang hadir dalam PAW ini mendoakan almarhum agar diterima di sisi-Nya, serta mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan kuat, sabar, dan tabah atas kepergian almarhum yang dikenal ramah dan sederhana itu.

Pelantikan sendiri berlangsung haru, sebab panitia memutar video kenangan almarhum saat menjalankan tugas pengabdian di masyarakat. Sejumlah peserta terlihat menunduk, kemudian mengusap air matanya. Pun dengan peserta perempuan yang terlihat lebih emosional.

Sementara itu, Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri menyatakan, penghormatan setinggi-tingginya kepada almarhum Lalu Ahmad Rumiawan. ''Mati adalah hidup panjang. Berpisahnya ruh dengan jasad seseorang, karena itu kita tidak tahu kapan dan di mana ajal menjemput kita,'' katanya.

Ia menyampaikan, dalam perjalanan almarhum mengabdi kepada kabupaten ini, sudah memberikan dedikasi yang sangat luar biasa. ''Mengawal dan membantu kita berfikir bersama tentang kemajuan Loteng,'' kenangnya.

Selain itu, dia juga memberikan selamat kepada Lalu Kelan atas pelantikan ini. Dengan amanah yang sudah diberikan, kata Bupati, Lalu Kelan akan memiliki tanggungjawab besar sebagai penyambung harapan rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat, mengawal kebijakan, dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemda setempat.

''Kami berharap dengan pengalaman, kemudian dedikasi dan semangat luar biasa yang dimiliki saudara dapat melanjutkan untuk memperjuangkan dan pengabdian almarhum secara maksimal,'' pungkasnya. (iwn)

Bupati Pathul dukung deklarasi gerakan penolakan perkawinan anak

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri mendukung penuh gerakan penolakan terhadap perkawinan anak, yang dideklarasikan ratusan anggota Forum Anak empat desa, yakni Desa Jelantik, Labulia, Pengengat, dan Tumpak.

Bupati mengapresiasi keberanian Forum Anak dalam menyuarakan isu krusial ini. Ia berjanji memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencegahannya.

Deklarasi sendiri berlangsung pada Minggu (27/7/2025) di Alun-alun Tastura, Praya, dalam peringatan Hari Anak Nasional dengan tema ''Tolak Jadi Target Perkawinan Anak''.

''Kami mendengar suara kalian. Kami tidak akan tinggal diam. Pemkab Loteng berkomitmen hadir dan bekerjasama dalam melindungi hak-hak anak di daerah ini,'' ujar Bupati.

Adapun deklarasi dilakukan dengan turun ke jalan sembari membentangkan poster berisi pesan-pesan kuat tentang penolakan terhadap perkawinan anak. Aksi ini menyusuri rute Taman Muhajirin Praya kemudian ke Masjid Agung, lalu berkumpul di Alun-alun Tastura.

Aksi juga diiringi tabuhan gendang beleq yang menambah meriah acara hari bebas kendaraan hari itu.

Ketua Forum Anak Desa Tumpak, Miza, menegaskan praktek perkawinan anak bukan bagian dari budaya, melainkan bentuk kekerasan struktural yang merampas hak dan masa depan anak.

''Kami bukan objek adat. Kami adalah subjek perubahan. Perkawinan anak mengehentikan mimpi masa depan kami. Kami menolak tegas menjadi target perkawinan anak,'' tegas Miza.

Aksi ini tak sekadar simbolik, melainkan mencerminkan kesadaran kolektif bahwa suara anak memiliki kekuatan untuk menggerakkan perubahan. Acara ini diinisiasi Power to Youth, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, dan Forum Anak Loteng. (wan)

PUPR marah besar ke pihak minimarket di Selong Belanak

 

OPSINTB.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah geram terhadap pengelola minimarket di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, yang dinilai membandel dan tak mengindahkan Surat Peringatan (SP) pertama. Dinas kini bersiap melayangkan SP kedua, dengan ancaman pencabutan izin jika tak segera ditertibkan.

Minimarket yang beroperasi di kawasan wisata itu dinilai melanggar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), baik dari sisi fungsi, luasan bangunan, hingga ketentuan garis sempadan.

"Tadi saya sudah perintahkan Kabid Tata Ruang untuk memproses SP2-nya. Insyaallah hari ini saya tandatangani," tegas Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Rahadian, saat dikonfirmasi di Gedung DPRD, Senin (28/7/2025).

Rahadian menyebut, hasil inspeksi lapangan bersama stakeholder menunjukkan bahwa bangunan tersebut telah berubah fungsi menjadi ritel modern dan mengalami perluasan liar. Sesuai izin PBG, luas bangunan seharusnya hanya 88 m², namun di lapangan ditemukan mencapai 192 m² — bertambah 104 m² tanpa izin resmi.

“Jarak sempadan jalan juga dilanggar. Seharusnya masih ada ruang 6–7 meter, tapi sekarang habis tergerus,” tambahnya.

Ironisnya, tak hanya melanggar izin, pihak minimarket juga mencor bahu jalan untuk dijadikan area parkir, padahal lahan parkir seharusnya disediakan dalam tapak bangunan, bukan mengambil ruang publik.

Dalam berita acara pemeriksaan Nomor: 600.1.15/150/CK/PUPR/2025, Dinas PUPR sudah menegaskan agar bangunan ditertibkan sesuai ketentuan. Namun pihak perusahaan dinilai bermain tarik-ulur.

"Mereka sempat janji akan bongkar bangunan yang melewati batas, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan. Maka kami lanjutkan SP kedua,” tandas mantan Kadis Perkim ini.

Ia memastikan proses penertiban akan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP). Jika SP kedua juga diabaikan, maka SP3 akan menjadi jalan menuju pencabutan izin bangunan.

"Kalau masih ngeyel, izinnya akan kami cabut. Kami juga akan koordinasi dengan Satpol PP, karena bukan hanya satu bangunan yang langgar sempadan di sana," katanya.

*Warga Ancam Bertindak Sendiri*

Sementara itu, warga sekitar juga mulai gerah. Salah seorang warga, Lalu Purna, meminta Pemda bertindak tegas. Ia khawatir jika pemerintah terus membiarkan, masyarakat akan turun tangan sendiri.

"SP1 itu sudah dikirim sejak Mei. Tapi sampai akhir Juli belum ada tindakan. Pemerintah jangan lemah. Jangan sampai warga pakai caranya sendiri,” kata Purna, Jumat (25/7/2025).

Ia menyebut perusahaan sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik. Bahkan aktivitas bongkar muat barang masih dilakukan seperti biasa, seolah tak peduli dengan teguran resmi dari pemerintah.

“Kami curiga, ada yang bermain di balik lambatnya penindakan ini. Harusnya ini sudah dieksekusi. Jangan sampai hukum cuma tajam ke bawah," tegasnya.

Purna mendesak Dinas PUPR segera mengeksekusi hasil temuan pelanggaran. Ia menekankan, ketegasan pemerintah menjadi penting untuk menjaga marwah aturan dan kepercayaan publik. (red)

Bus sekolah gratis di Loteng resmi mengaspal

 

OPSINTB.com - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) meluncurkan dua bus sekolah gratis untuk para pelajar mulai Selasa (22/7/2025) kemarin. Kepala Dinas Perhubungan Loteng, Lalu Herdan, menyampaikan peluncuran ini dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh para pelajar, yang secara aturan belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor.

''Pemda melalui Dinas Perhubungan Loteng akan meluncurkan bus sekolah gratis. Maksud dan tujuan peluncuran ini untuk mengurangi penggunaan sepeda motor yang selama ini dipakai siswa-siswi di bawah umur,'' kata Lalu Herdan, Kamis (24/7/2025).

Untuk tahap awal, dia melanjutkan, rute bus sekolah gratis akan dimulai dari Puyung, Kecamatan Jonggat hingga ke kantong-kantong pendidikan, seperti di Perumnas Tampar-ampar atau Taman Biao, Praya.

''Ini untuk mengurangi resiko kecelakaan fatal, karena para pelajar belum diperbolehkan membawa motor sendiri,'' imbuhnya.

Hingga hari ini, Dinas Perhubungan telah memasang sejumlah spanduk berisi himbauan kepada para orang tua untuk memanfaatkan program ini. Pantauan opsintb.com, himbauan sudah terpasang sampai di Terminal Mujur, Kecamatan Praya Timur, untuk rute bus satu.

''Rute bus kedua dari Simpang Empat Puyung-Lapangan Puyung-Pasar Karang Bulayak-Tampar-ampar,'' jelas Herdan.

Bus gratis, katanya, akan beroperasi selama jam berangkat sekolah, pukul 6.20 WITA dan pada jam pulang pukul 13.30 WITA.

Ke depan, Dinas Perhubungan berencana menambah jumlah armadanya, seiring bertambahnya jumlah rute. Rute-rute tersebut di antaranya: pertama, rute Puyung-Tampar-ampar, kedua, Praya Timur-Praya, ketiga, Praya Barat-Praya, keempat, Kopang-Praya, dan kelima, Mantang-Praya.

Dila, pelajar kelas VIII Mts N Model Praya, mengatakan meski program ini sudah berjalan, namun ia masih tetap menggunakan sepeda motor ke sekolah. Alasannya, masih sedikit peminat dari bus gratis tersebut, sehingga perjalanan ke sekolah terasa kurang asyik.

''Kurang asyik soalnya yang naik kadang dua tiga orang,'' tutur Dila. (wan)

20 ABH yang sedang “nyantri” di LPKA Kelas II Lombok Tengah terima pengurangan masa hukuman

 

OPSINTB.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) wilayah NTB memberikan pengurangan masa pidana kepada 20 orang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Pengurangan ini diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, Rabu (23/7/2025).

Kepala Kantor Ditjenpas NTB, Agung Krisna merinci, 20 ABH yang mendapatkan pengurangan masa pidana terdiri dari 17 orang dengan masa pengurangan 1 bulan, dan 3 orang dengan pengurangan masa hukuman 3 bulan.

''Hari ini kami menyerahkan surat keputusan (SK) Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pengurangan Masa Pidana dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2025,'' kata Agung melalui siaran persnya pada opsintb.com, Kamis (24/7/2025).

Dia mengibaratkan, ABH yang ditempatkan di LPKA Kelas II Lombok Tengah tidak sedang menjalani masa hukuman, melainkan sedang ''nyantri''. Musababnya, kata Agung, mereka adalah bagian dari generasi muda yang dipersiapkan menyongsong Indonesia Emas 2045.

''Mereka sedang menjalani masa ''nyantri'' di LPKA Lombok Tengah, dengan harapan dapat mendorong mereka giat belajar, mengembangkan bakat dan keterampilan sebagai bekal mereka di masa depan,'' ujarnya.

Agung juga menyebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatensi kegiatan ''nyantri'' ini. Menurutnya, banyak anak yang telah mengikuti masa pembinaan di LKPA kini sukses dan mandiri.

''Ini menjadi bukti juga dengan pendidikan dan pembinaan yang tepat dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi mereka.''

Dijelaskan, pemberian pengurangan pidana ini telah memenuhi persyaratan administratif dan subtantif, yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2022. (wan)

Tuan Guru Mala Sari'i serukan bahaya narkoba

 

OPSINTB.com - Tokoh agama sekaligus pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Tengah, TGH Lalu Mala Sari'i menyerukan pentingnya membangun kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba melalui pendidikan sejak dini. 

Ia menegaskan bahwa salah satu penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda adalah ketidaktahuan mereka akan bentuk dan dampak dari zat terlarang tersebut.

“Banyak anak muda yang terjerat narkoba karena mereka tidak tahu wujud fisiknya. Mereka mencobanya karena diajak teman, penasaran, bahkan hanya karena gratis. Padahal dari situlah awal kehancuran masa depan dimulai,” ungkap TGH Malasari, Jumat (18/7/2025). 

Menurutnya, edukasi yang komprehensif tentang narkoba harus dimulai dari tingkat paling dasar, bahkan di lingkup dusun dan kantor desa. 

Ia menyebut bahwa Kecamatan Kopang, tempatnya berdomisili, saat ini sudah masuk dalam zona merah peredaran narkoba, dan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan.

“Kami kesulitan memberikan edukasi karena terbatasnya materi, referensi, bahkan perangkat visual yang bisa dipakai di pondok pesantren. Padahal anak-anak butuh tahu secara nyata apa itu narkoba, seperti apa bentuknya, agar tidak mudah tertipu atau tergoda,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyayangkan masih terbatasnya keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang hanya tersedia di tingkat provinsi dan Kota Mataram. 

“Setiap kabupaten harus memiliki BNN. Ini darurat. Sudah tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kota,” tegasnya.

TGH Malasari menekankan, edukasi tentang narkoba tidak cukup hanya bicara soal zat dan bahayanya, namun juga dampak sosial dan psikologis bagi keluarga. 

Ia juga menyerukan agar korban penyalahgunaan narkoba tidak diisolasi dari masyarakat, tetapi didampingi dan dipulihkan.

“Jangan sampai kita justru menjauhkan para korban. Yang mereka butuhkan adalah pemahaman dan dukungan untuk kembali ke jalan yang benar,” katanya.

Hingga saat ini, lembaga pendidikan di Lombok Tengah masih terus menggandeng pihak kepolisian dan BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, TGH Malasari berharap langkah ini diperkuat dengan kurikulum yang lebih praktis dan berbasis realitas lapangan.

“Kita tidak bisa berharap anak-anak menolak sesuatu yang bahkan mereka tidak tahu. Maka mengenalkan narkoba sebagai sesuatu yang haram dan membahayakan adalah cara pertama untuk melindungi generasi kita,” tutupnya. (red)

Investor Kereta Gantung Rinjani pastikan pembangunan berlanjut

 

Foto: Ilustrasi Kereta Gantung di Gunung Rinjani

OPSINTB.com - Kabar gembira datang dari dunia pariwisata Lombok Tengah (Loteng). Kereta Gantung Rinjani yang semula dikabarkan ditinggal investor diketahui akan segera mulai dibangun. Kepastian itu diketahui setelah Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng, Lalu Sungkul bertemu dengan investor asal Tiongkok itu di Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut, Minggu kemarin (20/7/2025).

''Posisi investor ini sedang menunggu pemerintah untuk memvalidasi izin lingkungannya,'' kata Sungkul di sela peresmian Kopdes Merah Putih Desa Bilelando, Praya Timur, Senin (21/7/2025).

Kata Sungkul, investor asal Tiongkok itu diketahui selama ini menetap di kantornya di Gunung Sari, Lombok Barat. Jadi, adanya dugaan pembangunan Kereta Gantung Rinjani ditinggalkan investor tidak benar.

''Dia tidak pernah pergi dari Lombok. Dia tinggal di kantornya, Gunung Sari, Lobar,'' ujarnya. 

Adapun dalam pertemuan kemarin, Sungkul dan investor Negeri Tirai Bambu tersebut berdialog di sebuah restoran, dengan perantara seorang penerjemah. Dalam dialognya, Sungkul menjelaskan, investor tersebut mempertanyakan pihak-pihak yang telah menuduhnya meninggalkan pembangunan kereta gantung itu.

Sungkul menjelaskan, investor tersebut juga sudah membayar retribusi Rp 5 M ke Kantor Kanwil LHK guna memuluskan rencana pembangunan Kereta Gantung Rinjani yang dua tahun lalu sudah ground breaking di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara.

''Hari ini amdalnya jadi, besok langsung mereka mulai bangun,'' Sungkul menegaskan seriusnya investor itu.

Menurutnya, Kereta Gantung Rinjani adalah bisnis yang tidak merusak alam, karena menggunakan satu tiang pancang, dengan ketinggian 35 meter. ''Aman sudah di atas,'' ucapnya. 

Dia berharap dengan adanya pembangunan Kereta Gantung Rinjani ini, maka masyarakat yang selama ini melakukan ilegal logging mempunyai kesibukan atau pekerjaan melalui Kereta Gantung Rinjani.

''Nilai investasinya Rp 15 triliun sama akomodasinya. Akses jalan utama ke Karang Sidemen juga dia yang kerjakan,'' pungkasnya.

Ground breaking Kereta Gantung Rinjani sendiri telah dilakukan pada 2023 silam di Desa Karang Sidemen, Batukliang Utara oleh mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Bupati Loteng H Lalu Pathul Bahri. (wan)