Pemda Loteng dan TNI bersatu kawal pembangunan KDMP

 

OPSINTB.com - Pemda Loteng bakal melibatkan TNI untuk mengawasi pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pelibatan tentara dalam pembangunan itu untuk mengejar target seluruh gedung KDMP di 154 di Loteng tuntas dibangun akhir tahun ini. Pemda menargetkan sampai 15 November 2025 pendataan aset desa sebagai lahan untuk pembangunan KDMP rampung.

‘’Makanya TNI dilibatkan sebagai satuan kerja. Tidak di dinas, tidak di Pemda, langsung ke satuan kerja,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Loteng, Iksan pada wartawan, Selasa (4/11/2025).

TNI, lanjut Iksan, akan bekerjasama dengan PT Aganis, yang akan membiayai pembangunan gedung KDMP. Sebagaimana syarat dari pemerintah pusat, yang mewajibkan untuk pembangunan gedung KDMP minimal harus 1.000 meter persegi, maka setiap desa diwajibkan memenuhi syarat tersebut.

Bagaimana dengan desa yang tidak memiliki lahan atau aset? Iksan menekankan desa-desa yang tidak memiliki lahan agar menyewa. ‘’Ya sewa! Kalau ada di situ punyanya kabupaten/provinsi; bisa disewa,’’ ujarnya.

Iksan menyebut beberapa desa sudah menjadi percontohan, seperti Desa Rambitan di Kecamatan Pujut. Di mana pembangunan KDMP-nya sudah dilaunching beberapa pekan kemarin.

Apa yang akan diperoleh desa dengan adanya KDMP ini? Hal itu tergantung dari kepiawaian pengelola koperasi untuk melihat peluang bisnis yang bisa diangkat. Dia mencontohkan, jika di suatu desa mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, maka KDMP bisa menjual pupuk, atau alat-alat pertanian, dan lain sebagainya.

‘’Makanya pengelola kita tekan sudah mulai menyusun RAB-nya, mau melakukan apa di desanya,’’ kata Iksan.

Dandim 1620 Loteng, Letnal Kolonel Armed Karimmuddin Rangkuti, menegaskan terkait pelibatan tentara tak berarti TNI mengambil alih KDMP, namun pelibatan tentara sejalan dengan perintah pusat untuk memajukan KDMP.

‘’Kami ditugaskan mengawasi pembangunan KDMP ini, namun pengawasan adalah untuk percepatan pembangunan KDMP. Tidak alih-alih mengambil KDMP,’’ tegasnya.

Setelah pembangunan usai, Karimmuddin menambahkan, dalam operasional KDMP tidak akan ada pelibatan tentara. Semua akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemda, khususnya desa sebagai pengelola.

‘’Harapannya nanti KDMP ini merupakan pusat dari kemandirian suatu wilayah, sehingga perputaran ekonomi yang ada di wilayah desa berjalan baik bagi kepentingan masyarakat,’’ pungkasnya. (wan)

Kominfo Loteng bimtek SP4N LAPOR, admin wajib cek aduan 3 kali sehari

 

OPSINTB.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Loteng memberikan bimtek Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) bagi admin aplikasi LAPOR! seluruh perangkat daerah Loteng. Bimtek ini menghadirkan narasumber Pranata Humas Kominfo Kota Mataram, Nining Sulistiningsih Suwiyatana dan terlaksana di Aula Dinas PUPR Loteng, Senin (3/11/2025).

Menurut Nining, setiap laporan yang masuk dalam aplikasi LAPOR! harus ditindaklanjuti sesuai SOP penanganan aduan. ‘’Aduan baru maupun yang sudah ditindaklanjuti harus terdokumentasi dengan baik,’’ sebutnya. 

Ia menjelaskan, aplikasi ini sudah sangat responsif, dengan fitur-fitur pelaporan dan tindak lanjut yang lengkap. Ia berharap dengan adanya bimtek ini, para admin akan semakin memahami tata cara pengelolaan aduan masyarakat secara profesional dan terintegrasi.

‘’Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di Loteng dapat meningkat sejalan dengan semangat pemerintahan yang cepat, tanggap, dan berpihak pada kebutuhan warga,’’ ujarnyi.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Loteng, H Lalu Firman Wijaya, menegaskan pentingnya peran admin dalam memastikan setiap pengaduan masyarakat tertangani secara cepat dan tepat.

‘’Ke depan, para admin harus aktif mengelola aplikasi SP4N LAPOR!. Paling tidak lakukan pengecekan minimal tiga kali sehari. Kanalnya terpusat di lapor.go.id,’’ jelas Firman.

Kepala Dinas Kominfo Loteng, H Muhamad, berkomitmen pihaknya akan terus berkoordinasi dengan para admin setiap perangkat daerah. Dikatakan, pihaknya akan terus memantau setiap aduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR! dan memastikan menindaklanjutinya.

‘’Respon cepat terhadap aspirasi masyarakat merupakan bagian dari komitmen kita mewujudkan good governance di Loteng,’’ tutup dia. (iwn)

Transfer pemerintah pusat lambat, SPPG Puyung tidak beroperasi

 

Foto: Fahrurrozi, Kepala Mitra SPPG Unit Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Loteng.

OPSINTB.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) unit Puyung yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Loteng buka suara terkait tidak beroperasinya dapur tersebut terhitung Senin (3/11). 

Dalam sebuah surat yang beredar di media sosial dan dikeluarkan SPPG tersebut, diselipkan pernyataan ‘SPPG Puyung disetop’. Perihal itu, mitra SPPG Puyung, Fahrurrozi menjelaskan, tidak ada istilah penyetopan. Hanya saja tidak beroperasinya SPPG tersebut disebabkan keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat.

Dia mengatakan, tidak mengetahui ihwal keterlambatan transfer dana tersebut. Padahal pihaknya sudah mengirimkan proposal ke pemerintah pusat jauh hari sebelumnya. ‘’Hampir berapa ribu MBG yang ditangani pusat. Makanya mungkin kita belum tersentuh,’’ jelas Fahrurrozi dikonfirmasi pada Senin (3/11/2025).

Berkaca dari beberapa dapur MBG di daerah ini, dia melanjutkan, bukan hanya pihaknya saja yang libur beroperasi, tetapi di beberapa SPPG, seperti SPPG Jelantik juga pernah terjadi hal serupa.

Namun demikian, dengan kendala yang terjadi hari ini, sejauh ini atau selama dua bulan beroperasi; tidak pernah ada kendala yang dihadapi, seperti keluhan terkait menu MBG atau protes dari masyarakat.

‘’Kalau dari segi tata laksana atau usah yang ada, penyaluran MBG di sini selama dua bulan tidak ada kendala yang dihadapi,’’ imbuhnya.

Terkait lambannya proses pencairan dana, dia meminta masyarakat tidak perlu seuzon. Ini artinya, kata dia, pemerintah sedang berupaya maksimal untuk memaksimalkan sistem penyaluran anggaran.

Sebagai informasi, SPPG Puyung melayani sebanyak 3.066 sasaran pada 18 sekolah dan ibu hamil. 

Opsintb.com diberikan kesempatan untuk memasuki dapur MBG unit Puyung. Pantauan opsintb.com, sejumlah bahan baku makanan MBG di beberapa ruang tempat penyimpanan stok menipis. Seperti ruang stok penyimpanan buah, yang hanya berisikan beberapa keranjang buah melon.

Di ruang stok bahan baku lain juga terlihat serupa. Kendati demikian, SPPG unit Puyung diklaim sebagai SPPG terlengkap dan terbersih di Loteng. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)-nya telah dikelola dengan baik dan diakui Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, air yang digunakan untuk memasak dan mencuci telah lulus uji kesehatan.

‘’Kami juga menyediakan mes untuk pekerja kami yang jumlahnya 50 orang,’’ klaim Fahrurrozi. (wan)

KNPI dan DPRD Loteng audiensi bahas percepatan Perda tentang Kecimol

 

OPSINTB.com - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Loteng menyoroti maraknya fenomena Kecimol ‘anco-anco’ yang akhir-akhir ini banyak terjadi di daerah ini. Fenomena tersebut, kata Ketua DPD KNPI Loteng, Sri Anom Putra Sanjaya, telah menimbulkan berbagai dampak sosial, budaya, serta gangguan ketertiban umum.

‘’Fenomena Kecimol ‘anco-anco’ tidak hanya berdampak pada aspek hiburan masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap tatanan sosial, keamanan, dan moralitas generasi muda,’’ ujar Anom saat audiensi dengan dewan Komisi I dan III DPRD setempat, Rabu (29/10/2025).

Oleh sebabnya, Anom menilai perlu adanya forum dialog resmi yang melibatkan unsur legislatif dan eksekutif guna membahas permasalahan ini secara komperhensif dan akademis, serta mencari solusi yang realistis dan berkeadilan.

‘’Bukan kami melarang sebenarnya, tetapi ingin menertibkan, khususnya penari atau joget Kecimol,’’ kata Anom, seraya menambahkan, ‘’Kami yakin dengan kolaborasi lintas sektor ini, akan lahir gagasan dan kebijakan yang konstruktif untuk menata kembali kegiatan hiburan rakyat tanpa mengabaikan nilai moral, adat, dan budaya masyarakat Loteng.’’

Sementara itu, anggota Komisi I TGH Mustamin Hafifi menilai audiensi bersama KNPI merupakan salah satu bentuk kepedulian para pemuda terhadap masa depan, khususnya terkait budaya dan seni.

‘’Sinergi ini harus terus dilakukan. Bantu kami untuk membuat peraturan daerah (Perda) terkait Kecimol ini, karena ini sangat penting sekali untuk mengatur supaya Kecimol ini lebih tertib ke depan,’’ harapnya.

Menurut dia, Kecimol sebenarnya boleh-boleh saja masuk desa, karena sebagai wadah mencari rizki dan menghibur masyarakat. Akan tetapi, jika sudah menimbulkan mudharat, maka sebaiknya ditertibkan lagi. ‘’Ini kan sudah keluar dari aturan agama, seperti ‘anco-anco’ atau erotis, nah ini yang seharusnya perlu diatur agar tidak mencoreng nama baik Kecimol,’’ ucapnya.

Ke depan, Komisi I akan mendesak seluruh anggota komisi untuk segera menerbitkan Perda tentang Kecimol. ‘’Usulan dari teman-teman KNPI untuk menerbitkan Persa tentang Kecimol harus segera mungkin kita wujudkan,’’ tegasnya.

Komisi III yang diwakili Hj Nurul Adha menyampaikan, pada dasarnya Kecimol adalah suatu kesenian yang baik, hanya saja jika sudah mengganggu jalan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, maka perlu adanya regulasi yang mengatur Kecimol tersebut.

‘’Saya juga cinta seni, tapi kalau sampai mengganggu; perlu diatur. Ada yang harus kita perbaiki, sehingga menjadi yang terbaik,’’ ujarnya.

Masyarakat, ia menambahkan, perlu diberikan pemahaman kesenian mana yang sebenarnya termasuk budaya, sehingga pada saat ada kegiatan nyongkolan atau kegiatan budaya lainnya, mereka paham mana yang harus diundang.

‘’Di sinilah peran pemuda di masing-masing dusun, desa, atau kelurahan memberikan pemahaman kepada masyarakatnya,’’ tutup Nurul Adha. (wan)

Pol PP Loteng & Bea Cukai amankan puluhan ribu rokok ilegal di 3 kecamatan

 

OPSINTB.com - Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng) bersama Bea Cukai Mataram berhasil mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan yang digelar, Senin (27/10/2025). 

Operasi kali ini menyasar tiga kecamatan, yakni Batukliang, Pringgarata, dan Jonggat. 

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 30.560 batang rokok tanpa cukai dari sejumlah toko yang terindikasi memperjualbelikan barang ilegal tersebut. 

Rinciannya, di Kecamatan Batukliang ditemukan 7.360 batang, di Pringgarata 7.020 batang, dan di Jonggat 16.180 batang. 

Menariknya, Kecamatan Pringgarata yang sebelumnya selalu nihil temuan, kali ini justru menjadi salah satu lokasi dengan temuan cukup signifikan. 

‘’Ternyata setelah betul-betul kita masuk ke toko-toko yang memang terindikasi menjual rokok ilegal, hari ini kita dapat sekitar 7.020 batang di Kecamatan Pringgarata,’’ ungkap Kepala Satuan Pol PP Loteng, Zaenal Mustakim.

Dia menjelaskan, pihaknya melakukan pemeriksaan di sembilan toko, dengan rincian dua toko di Pringgarata, tiga di Jonggat, dan empat di Batukliang. 

Zaenal Mustakim mengatakan, operasi dilaksanakan sesuai prosedur, melibatkan pendampingan langsung dari Bea Cukai dan aparat kepolisian. 

‘’Kami laksanakan sesuai SOP, dengan didampingi oleh Bea Cukai karena mereka yang paling mengetahui rokok tanpa cukai tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan penyidikan,’’ jelasnya. 

Sebelum operasi dilakukan,  lanjut Zaenal, tim Satpol PP lebih dulu menggelar kegiatan pengumpulan informasi selama tiga hari. 

Petugas menelusuri sejumlah titik yang dicurigai menjual rokok ilegal dan memverifikasi data tersebut melalui sistem Siroleg. 

Atas hasil tersebut, tim gabungan mengimbau seluruh pedagang di wilayah Loteng untuk tidak lagi memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai. 

‘’Kami mengingatkan, penjualan rokok ilegal ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga berisiko bagi pedagang sendiri karena kami akan terus intens melaksanakan operasi pemberantasan,’’ imbuh Zaenal Mustakim. 

Lebih lanjut, Zaenal menyatakan, pemerintah daerah bersama Bea Cukai memastikan bahwa operasi pemberantasan rokok ilegal akan terus dilanjutkan hingga 2026, sebagai bagian dari komitmen menjaga penerimaan negara serta menertibkan peredaran barang tanpa cukai di Loteng. (wan)

Sekda Loteng perbolehkan Kecimol selama tidak melanggar norma adat & agama

 

OPSINTB.com - Aksi damai Asosiasi Kecimol (AK) NTB di Kantor DPRD Lombok Tengah (Loteng) pada Selasa (21/10) kemarin mendapat perhatian khusus dari Pemda Loteng. Dalam aksi itu, AK NTB mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Loteng Lalu Sungkul yang menyebut Kecimol ‘bukan bagian dari budaya’ serta menuntut Lalu Sungkul dipecat dari jabatannya. 

Selain itu, AK juga menuntut peraturan desa (Perdes) terkait larangan Kecimol tampil di beberapa desa harus dicabut. Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Loteng, H Lalu Firman Wijaya, menyatakan pencabutan Perdes harus melalui mekanisme tertentu. Pemda, kata dia, saat ini sedang mencari solusi agar pro kontra Kecimol dapat menemukan solusi terbaik.

‘’Nanti mekanismenya melalui inisiatif daerah atau usulan dari eksekutif,’’ ujar Firman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (24/10/2025).

Dia membeberkan Dinas Pendidikan melalui Bidang Kebudayaan saat ini sedang menggodok peraturan daerah (Perda) tentang Kecimol. Jika Perda tersebut memang dibutuhkan untuk mengatur, pihaknya siap untuk menyiapkan. ‘’Perda ini kan melihat kebutuhan di lapangan. Kalau memang untuk mengatur, kami tentunya akan menyiapkan,’’ imbuhnya.

Pada intinya, pihaknya mempersilahkan Kecimol berekspresi sepanjang mereka tidak melanggar norma adat dan agama. ‘’Intinya semua ekspresi seni sepanjang tidak menyalahi norma agama dan norma adat ya silahkan saja,’’ dia menambahkan.

Hanya saja persoalannya saat ini adalah pelaku Kecimol tidak berekspresi sesuai dengan norma. Dia mencontohkan, pada kasus-kasus tertentu penari Kecimol menampilkan goyang erotis. ‘’Ini yang harus kita sama-sama jaga kan,’’ ketusnya.

Pihaknya dan pelaku Kecimol akan mengupayakan pertemuan membahas persoalan (erotis) tersebut. AK sendiri, melalui pernyataan terbuka tidak memiliki anggota yang melakukan tarian erotis. ‘’Nanti kita tanya; bagaimana mengendalikan yang bukan anggota?’’ ujarnya. (wan)

Raih juara 1 Tastura Award 2025, dr Mamang: Bukti nyata kerja kolektif jajaran RSUD Praya

 

OPSINTB.com – Muda dan berprestasi. Itulah dr Mamang Bagiansyah. Direktur RSUD Praya itu berhasil menjadi juara 1 dalam ajang Tastura Award 2025, khusus ASN lingkup Pemkab Lombok Tengah.

ASN Tastura Award adalah sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada ASN yang dinilai berprestasi, berintegritas, dan inovatif dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

dr Mamang berhasil mengalahkan puluhan kandidat lainnya, dengan judul makalah yang diajukan ‘Kepemimpinan Humanis dan Transformasi Digital Wujudkan Visi Masmirah Lombok Tengah’.

Keberhasilan ini, kata Mamang, menjadi bukti nyata kerja kolektif seluruh jajaran RSUD Praya yang terus berikhtiar mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang paripurna, humanis, dan berbasis digital.

Mamang menggambarkan RSUD Praya bak kapal bermesin tua, yang sarat tantangan. Mulai dari efisiensi, tekanan media, hingga sorotan hukum. Namun, melalui semangat perubahan, RSUD Praya berhasil melakukan lompatan transformatif, bukan sekadar perbaikan.

‘’Kami berupaya melebur ke masyarakat, membimbing dengan hati, dan membangun semangat kolektif agar setiap insan RSUD Praya merasa menjadi bagian dari solusi,’’ ujar Mamang pada wartawan, Rabu (22/10/2025).

Dia menjelaskan, semangat perubahan di RSUD Praya dirangkum dalam filosofi ‘Beriuk Meriri’, yang bermakna bersama-sama membenahi. Beriuk Meriri adalah akronim dari Berikhtiar untuk Mewujudkan Rumah Sakit yang Indah, Rapi, dan Istimewa. ‘’Gerakan ini menjadi energi moral bagi seluruh pegawai untuk bersinergi, berinovasi, dan menatap visi bersama,’’ terang dia.

Adapun lompatan kinerja RSUD Praya di bawah nakhoda dr Mamang di antaranya: mendapat akreditasi Paripurna, naik kelas dari tipe C ke B setelah 26 tahun menanti, menghadirkan layanan spesialis seperti Hemodialisa, bedah saraf, jantung, paru, dan Endoskopi, dan berstatus rumah sakit pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Unram.

Selain itu, RSUD Praya berhasil meningkatkan efisiensi keuangan melalui tagline ‘Road to 5 Billion’ dan pengendalian hutang jangka pendek.

‘’Transformasi digital diwujudkan melalui implementasi SIMRS DNA, elektronik rekam medik, e-Resep, e-Remunerasi, dan SMART BLUD, yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas pelayanan,’’ katanya.

Dia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar prestasi pribadi, melainkan momentum refleksi seluruh ASN untuk meneguhkan komitmen pelayanan publik. ‘’Ikhtiar kami adalah menanam integritas, menyiram dengan inovasi, dan insyaallah akan memanen kesejahteraan. Sejatinya birokrasi terbaik bukan yang tercepat menyerap anggaran, tetapi yang paling tulus dan cerdas melayani kebutuhan masyarakat,’’ pungkasnya. (wan)

Kejari Loteng lawan kekerasan seksual di Ponpes lewat Program Kejari Masuk Pesantren

 

OPSINTB.com - Kekerasan seksual di sekolah pesantren di Lombok Tengah (Loteng) trennya meningkat dari tahun ke tahun. Pesantren yang identik dengan pendidikan agama Islam yang mendalam justru menjadi tercoreng oleh ulah beberapa oknum guru atau kiai yang derajatnya dijunjung tinggi para santri.

Untuk mencegah tren buruk itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng pada Selasa (21/10/2025) membuat Program ‘Jaksa Masuk Pesantren’. Program ini diresmikan di ballroom kantor bupati setempat, dengan mengundang lebih kurang 400-an kepala madrasah dan  pondok pesantren (Ponpes) setingkat tsanawiyah dan aliyah se-Loteng.

Kepala Kejari Loteng, Putri Ayu Wulandari menjelaskan, program ini sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan ponpes.

‘’Program ini sebagai wujud nyata Kejari Loteng untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai UU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak,’’ jelas Putri Ayu.

Secara umum pihaknya mencatat, sampai Oktober 2025 jumlah kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 28 kasus, dengan lokasi berbeda-beda. Bagi pihaknya jumlah tersebut sudah sangat darurat dan harus menjadi atensi semua kalangan, baik aparat berwenang, pemerintah daerah, dan masyarakat.

‘’Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sesuatu yang penting untuk kita kawal. Jadi, kita harus lindungi dan sayangi anak-anak kita,’’ ujarnya.

Kepala Kemenag Loteng, H Nasrullah menambahkan, dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di ponp bukan berarti pihaknya tidak pernah melakukan pembinaan. Tetapi,  sesungguhnya akar masalahnya adalah di pembina pondok pesantren itu sendiri.

‘’Melihat kondisi ini, kita mau bicara apa dengan pimpinan ponpes. Karena, mereka lebih paham hal-hal yang dilarang,’’ tambah Nasrullah.

Ke depan, dia melanjutkan, pihaknya tidak akan membina kepala ponpes saja, tetapi akan membina para istri mereka. Sebab, jika para istri pimpinan ponpes yang memberikan pemahaman kepada suami mereka, mereka akan lebih manut.

‘’Kira-kira begitulah, karena kemarin kami sudah kumpulkan para pimpinan ponpes, tapi kami bingung menyampaikan bahasa apa kepada mereka. Mungkin dengan penyampaian kepada istri-istri beliau, maka mereka akan lebih paham,’’ pungkas Nasrullah. (iwn)